Sejak Dibangun Terbengkalai, PPKP Minta Pemerintah Pusat Tinjau Kondisi PTM Prabumulih

PRABUMULIH, SS.CO.ID – Keberadaan Pasar Tradisonal Moderen (PTM) Kota Prabumulih terus menjadi perhatian publik. Usai beberapa waktu lalu, MPC Pemuda Pancasila Prabumulih menyoroti carut marutnya bangunan berlantai tiga itu, kini giliran sejumlah pedagang yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Kota Prabumulih (PPKP) menyuarakan isi hatinya terkait amburadulnya kondisi PTM saat ini.

Mereka dengan tegas mengungkapkan kekecewaannya terhadap bangunan megah, namun tak bisa dinikmati hingga sekarang itu.

Ketua PPKP, Armizal menyayangkan kondisi PTM saat ini yang terkesan dibiarkan terbengkalai tersebut. Dari awalnya pembangunan sampai terselesaikan para pedagang yang tergabung dalam PPKP hingga saat ini hanya menelan pil pahit akibat janji manis oknum pejabat daerah pada saat itu.

"Sungguh disayangkan dibangun tapi tidak digunakan, terkesan seperti menghambur-hamburkan uang rakyat saja," ujar pria yang disapa Rizal ini didampingi sejumlah pedagang, Selasa (08/10/2024).

Ia pun mengaku jika para pedagang enggan menempati kios-kios yang telah disediakan di baik di PTM 1 maupun PTM 2 lantaran ukuran lapak kiosnya terlalu kecil.

“Jangankan mau jualan, meletakkan barang jualan mereka saja tidak cukup. Hal inilah yang selama ini menjadi keluhan para pedagang, sehingga kios-kios di PTM tak ditempati,” jelasnya.

Perlu diketahui, sejak puluhan tahun Pasar Inpres Prabumulih hingga dibangunnya PTM ini, jumlah pedagang berkisar 800 orang pedagang. Namun sejak ada PTM ini jumlahnya tiba-tiba menjadi 1900. Jadi wajar jika kios di PTM itu berukuran kecil, akibat jumlah pedagang yang melonjak drastis.

"Pertama kali berjanji dan ingin meresmikannya, Pemkot Prabumulih ternyata tidak sesuai dengan perjanjian awal bersama pedagang. Pada awal dijanjikan untuk para pedagang dengan kapasitas meja 800, tetapi kenyataan di tambah menjadi 1900 meja untuk para pedagang. sehingga menjadi polemik antara pedagang dan Pemkot Prabumulih pada saat itu," ungkapnya dengan nada yang lantang.

Hal ini yang memunculkan dugaan jual beli lapak yang dilakukan oleh oknum-oknum terkait, sehingga banyaknya pedagang baru dan membuat ukuran kios di PTM kecil.

“Diduga ada oknum-oknum yang jual beli lapak dagangan saat itu, sehingga jumlah pedagang sudah mencapai lebih dari 1900 orang, yang kami sendiri tidak tahu dan mengenal orang-orannya. Padahal awalnya setahu kami hanya sekitar 800 pedagang saja yang punya SK,” terangnya.

Tak hanya mengeluhkan kecilnya ukuran kios, ia juga menyebut jika fasilitas di gedung PTM juga tak memadai. Ratusan rolling door di seluruh kios yang ada di PTM II raib entah kemana. Karena tidak ada rolling door, banyak pedagang yang berinisiatif merenovasi kios sendiri dan menambahkan pintu rolling door mengunakan dana pribadi mereka.

"Di tahun 2017, kami para pedagang sudah melayangkan tuntutan dan membuat laporan ke pihak berwenang. Tetapi, Hingga detik ini belum ada tindak lanjutnya. Jika hilangnya hanya satu atau dua pintu masih wajar. Ini malah dicuri sampai ratusan unit. Kan tidak masuk akal. Bagaimana kronologisnya juga tidak jelas. Bukan hal yang mudah untuk membongkar rolling door itu,” jelasnya.

Akibat banyak kios tidak dihuni pedagang, kini sebagian bangunan PTM tampak rusak, sampah berserakan dan bahkan terkesan angker.

“Kondisinya terbengkalai dan semakin memprihatinkan. selain plafon bangunan, sejumlah titik di lantai keramik dan dinding bangunan pun telah retak dan rusak,” tuturnya.

Dibeberkannya, pembangunan PTM yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah ini, berasal dari bantuan kementerian dan APBD Prabumulih. Untuk itu kami minta pihak terkait khususnya pemerintah pusat untuk meninjau langsung kondisi PTM yang ada di Kota Prabumulih.

"Sayang kalau sudah dibangun dengan dana yang besar pada akhirnya hanya sia-sia. Lihat saja sendiri, contohnya pasar ikan yang berada dilantai 1 PTM 2, tak satupun pedagang yang menempati. Padahal dibangun dari dana Kementerian Kelautan dan Perikanan RI,” pungkasnya.

Asri (68), salah satu pedagang mengaku sejak pertama dibangun PTM ini belum pernah disebagaimana mestinya. Bahkan keberadaannya kini dalam kondisi tak terurus, sejauh ini kios-kios masih dibiarkan kosong, bahkan kondisinya kian tak terawat.

“Lihat saja kondisinya saat ini, sudah banyak yang retak, plafon banyak yang jebol. Rugi uang daerah, padahal pedagang berharap banyak agar keberadaan PTM menjadi salah satu motor pergerakan ekonomi maupun sebagai pusat pembelanjaan,” ucap pria yang telah berjualan si pasar sejak tahun 1985 itu.

Ia pun berharap kepada pemimpin Prabumulih terpilih nanti, harus mencari solusi agar PTM itu bisa berfungsi semestinya.

“Bagaimana mau membenahi Prabumulih secara umum, jika permasalahan PTM saja belum tuntas. Harapan kami kepada pemimpin Prabumulih terpilih nanti agar dapat mencarikan solusi yang terbaik terhadap permasalahan sehingga PTM ini,” tandasnya.

Sementara Ketua Masyarakat Rambang Lubai Bersatu (MRLB), Sastra Amiadi meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut Pembangunan PTM ini.

Ia menilai, pemerintah kota dalam membangun PTM tidak ada perencanaan yang matang, karena terbukti hingga saat ini tidak difungsikan.

“Rencana pembangunan PTM tidak diiringi dengan rencana memfungsikan pasar ini untuk pedagang. Padahal anggaran pembuatan bangunan itu mengunakan uang rakyat, seharusnya bangunan PTM itu dapat bermanfaat.

“Jangan dibiarkan jadi kumuh, terkesan hanya dijadikan bancakan bagi para pemenang tender proyek,” ungkapnya.

Dirinya minta agar penegak hukum tidak tutup mata menyikapi persoalan PTM yang menelan anggarannya terbilang cukup fantastis ini.

“Kami mendapati banyaknya kejanggalan, PTM ini kuat dugaan terdapat korupsi berjemaah didalam proses kegiatannya,” terangnya.