Aksi Demo GRPK - RI Di Kemendagri Tuntut Penyelesaian Penonaktifan Empat Kepala OPD Sekaligus Menyoal Anggaran Normalisasi Sungai Rp 159 Milyar yang diminta Pj Bupati Lahat Dinilai Tak Sesuai Prosedur

JAKARTA, SS - Gerakan Rakyat Peduli Keadilan Republik Indonesia (GRPK -RI) menggelar aksi demo di depan Kantor Kemendagri RI. Aksi demo itu digelar Jum'at (23/08/24) terkait penonaktifan 4 Kepala OPD Pemkab Lahat yakni Disdik, Dinkes, Dinas PU PR dan Dinas Perkim yang berdampak timbulnya kegaduhan di Kabupaten Lahat. 

GRPK - RI yang dipimpin oleh Saryono juga mempertanyakan belum dikembalikannya ke 4 Kepala OPD Pemkab Lahat ke jabatan semula meskipun surat keputusan dari KASN dan BKN sudah keluar, bahkan sampai saat ini masih dijabat oleh Plh yang memiliki kewenangan terbatas. 

"Kami minta kepada bapak Kemendagri untuk dapat menyelesaikan persoalan ini. Kami tidak tahu apakah ini disengaja untuk memporak - porandakan Kabupaten Lahat, " ungkap Saryono pada orasinya. 

Saryono juga menyampaikan, jika 2 Pj Bupati Lahat yang lama maupun baru, bukan mau melanjutkan program - program Bupati Lahat sebelumnya untuk meneruskan pembangunan Kabupaten Lahat.

Bahkan kata Saryono, Pj Bupati Lahat sebelumnya hanya bisa bikin gaduh dan ricuh Kabupaten Lahat, ditambah lagi dengan Pj Bupati Lahat yang baru tidak mengerti aturan. 

Dan tidak hanya itu lanjut Saryono, Pj Bupati Lahat yang baru pun meminta anggaran  Rp.159 milyar untuk normalisasi Sungai dinilai tak sesuai prosedur serta ketentuan. (Fry)