YLKI Minta Mendagri Copot Pj Wali Kota Pagar Alam, YLKI Menilai Tak Mampu Atasi Inflasi 100 Hari Kerja
PAGARALAM, SS - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya berperan aktif memastikan ketersediaan dan penyaluran/pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Subsidi tepat sasaran untuk masyarakat menengah ke bawah atau yang benar-benar membutuhkan dalam menjaga daya beli.
Sanderson Syafe'i, SH, Ketua YLKI Lahat Raya telah mengingatkan pemerintah kota Pagar Alam agar membenahi manuver yang dilakukan Walikota sebelumnua dengan menaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram subsidi ke angka Rp18.750 melalui SK 09/2021 09 Tahun 2021 Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) yang menyebabkan inflasi, ungkapnya Selasa (2/3).
Hasil pantauan langsung maupun di media sosial, beberapa bulan terakhir di Kota Pagar Alam dan sekitarnya dilanda kelangkaan gas elpiji 3 Kg, kalaupun ada, harga elpiji sangat mahal diatas HET, bahkan ada yang mencapai Rp 35.000 - 40.000 per tabung. Kelangkaan tersebut menjadi penyumbang inflasi apalagi kategori bahan bakar, bobot penyumbang inflasinya cukup besar, salah satunya adalah elpiji.
Terbitnya SK Walikota Pagar Alam 09/2021 memenuhi unsur menyalahi aturan ihwal kewenangan untuk menaikkan harga komoditas subsidi tersebut. Lantaran kebijakan penyesuaian gas melon murah itu mesti melalui sejumlah kriteria yang memperhatikan kondisi perekonomian daerah dan daya beli masyarakat, tambahnya.
Sanderson menerangkan, manuver menaikkan harga jual eceran komoditas energi subsidi itu sangat membebani masyarakat dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, atas kerugian masyarakat tersebut kita minta pertanggung jawaban kepada pihak-pihak terhadap pengambil kebijakan dan kelalaian mengawasi pendistribusian barang Subsidi negara melalui gugatan hukum di peradilan umum.
“Kita mencermati telah terjadi kenaikan harga komoditas di kota Pagar Alam maupun kawasan sekitar yang telah mengerek naik inflasi karena itu seharusnya Pj. Walikota Pagar Alam dalam 100 hari kerjanya sudah mampu menurunkan angka inflasi dengan mencabut SK Walikota Pagar Alam 09/2021", tegasnya.
“Ini benar-benar memberatkan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang memang masih belum siap dengan kondisi saat ini, banyak gagal panen maupun bencana alam” pungkasnya.
Seperti diketahui, pelantikan Pj Walikota Pagar Alam, Lusapta Yudha Kurnia yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sumsel, dilakukan langsung oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru di Griya Agung Palembang, Senin siang (18/9).
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah yang tak mampu mengendalikan inflasi akan dicopot dan diganti penjabat (pj). Tito mengatakan hal itu sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Bapak Presiden juga menegaskan bahwa jika ada performa yang tidak bagus, kapan saja bisa diganti dengan pj," kata Tito di Kantor Kemendagri, dilansir Antara, Senin (6/11/2023). (Fry)
Post a Comment