Pj Bupati Hadiri Rapat Paripurna VII DPRD Muara Enim

MUARA ENIM, SS - Pj. Bupati Muara Enim, Dr. H. Nasrun Umar, SH MM, menghadiri rapat paripurna VII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten MuaraEnim masa rapat ke-2 Tahun 2022, dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian oleh Komisi-komisi dewan terhadap Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Muara Enim Tahun Anggaran 202. Senin (18/04/22).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kab. Muara Enim, H. Hermanadi, serta dihadiri pejabat utama dan seluruh Kepala OPD Pemkab. Muara Enim ini, merupakan bentuk tindak lanjut atas LKPJ yang disampaikan Pj. Bupati pada 06 April yang lalu untuk dibahas oleh komisi dewan sebagai bentuk instrumen dari penyelenggara pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi dibidang pengawasan terhadap perencanaan pembangunan.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Pj. Bupati pada agenda penyampaian LKPJ tahun 2021 merupakan laporan kinerja bupati yang telah sesuai dengan perencanaan tahunan yang dituangkan dalam RKPD sebagai penjabaran RPJMD.

 Dalam menanggapi usulan dan masukan serta pendapat yang disampaikan 4 fraksi dewan terhadap LKPJ tahun 2021 yang telah dilakukan pengkajian dan penelitian oleh masing-masing komisi,

“Kita berkomitmen akan bertindak tegas dan merespon cepat agar masukan, saran serta pendapat yang disampaikan tidak menghambat jalannya pembangunan di Kabupaten Muara Enim,”Tegas HNU Pj. Bupati.

Adapun beberapa masukan-masukan yang disampaikan oleh komisi dewan diantaranya, Mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah, menjaga iklim investasi yang ada, memaksimalkan penyerapan anggaran pada tahun mendatang agar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yaitu selisih antara surplus atau defisit anggaran dengan pembiayaan netto dapat ditekan dengan pemanfaatan dan hasil pengelolaan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat kembali merah penghargaan opini WTP di tahun yang akan datang.

Selain itu, para komisi juga mengusulkan untuk segera melakukan peningkatan kualitas terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik lainnya.