Kurang Pengawasan, Proyek Program KOTAKU di Prabumulih Diduga Dikerjakan Asal Asalan

Pembangunan Jalan Setapak di Kota Prabumulih melalui Program KOTAKU diduga dikerjakan Asal asalan.

PRABUMULIH, SS - Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) satu dari Upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh. Hanya saja program tersebut akan sia-sia jika dalam pelaksanaannya minim pengawasan dari instansi terkait.

Seperti pelaksanaan kegiatan proyek KOTAKU dengan anggaran sekitar Rp 2 Miliar yang terfokus di RW 01, 02 dan 03, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur ini. Proyek tersebut diduga tak tepat sasaran dan   lemah pengawasan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, terlihat proyek jalan setapak yang dibangun menggunakan paving block dan renovasi drainase di wilayah tersebut diduga dikerjakan asal-asalan. Bahkan proyek tersebut belum tuntas pengerjaannya alias tidak tepat waktu.

Informasi yang dihimpun, volume panjang jalan setapak itu harusnya dibangun sepanjang 93 meter. Namun faktanya, proyek tersebut baru dibangun sepanjang 58 meter.

Anehnya sisa volume 35 meter tidak ada kejelasan dari pihak pelaksana proyek. Akibatnya akses jalan belum bisa di lewati terutama kendaran motor dan pejalan kaki

“Saya Ketua RT 02 hanya sebagai pekerja menunggu petunjuk dari ketua KSM Lohan yang secara teknis ditunjuk dalam pengelolaan keuangan mengakomodir apa saja paket pekerjaan yang akan dikerjakan. Sampai sekarang buktinya pekerjaan jalan setapak ini tidak juga selesai, kemarin terhambat dan stop dikarenakan sempat tidak ada material,“ bebernya.

Lebih miris yang dirasakan Betra, Ketua RT 01/RW 01 dan warganya, proyek renovasi drainase yang awalnya sudah di setujui oleh Ketua KSM dan pengurus LKM Karang Raja dan sudah diajukan dari tahun 2018 berbarengan dengan usulan jalan setapak RT 02 lalu, namun hingga saat ini belum terealisasi dan sepertinya tidak akan dikerjakan karena tidak ada di RAB. Betra menyayangkan karena drainase sangat dibutuhkan warga dan merupakan indikator penting dalam program KOTAKU.

“Sebelumnya paket pekerjaan drainase sudah disetujui oleh Ketua KSM dan pengurus LKM,  bahkan lurah sendiri pun turun ke lapangan menyaksikan saat pengukuran berapa volume panjang parit drainase yang akan dikerjakan, namun hingga saat ini sudah berganti tahun tak juga dikerjakan,” ujarnya.

Ketua KSM Lohan Sugianto saat di bincangi melalui sambungan telpon menjelaskan terlambatnya pekerjaan jalan setapak di RT 02 karena pekerja tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Akibatnya upah jasa tenaga kerja membengkak, kalau pengadaan material tidak masalah. Saat ditanya mengapa usulan renovasi drainase tidak dikerjakan jawabannya anggaran yang tidak cukup.

Menurut salah satu tokoh masyarakat di RT 04 RW 01 yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan wujud terimakasih dengan adanya program KOTAKU.

“Kami sangat berterima kasih dengan adanya program KOTAKU di lingkungan kami. Tapi alangkah bagusnya apabila program ini adil dan merata. Karena di RT 04 inilah titik kumuh yang sebenarnya, tapi mengapa dengan uang yang bernilai milyaran rupiah itu tak dapat menyentuh masyarakat di RT 04 ini. (Red)